Rencana ini muncul setelah ada wacana bahwa DK PBB kemungkinan menyetujui pengiriman Pasukan Perdamaian karena Israel bersikeras melancarkan agresi ke Palestina.
Pemerintah Indonesia bersiap mengirimkan Pasukan Perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina dengan menunggu keputusan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Pasukan perdamaian PBB sering diterjunkan atas persetujuan dari Majelis Umum, Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Sekretaris Jenderal, hingga pemerintah terkait. Mereka turun ke daerah konflik untuk menjaga stabilitas keamanan.
Melansir dari situs resmi PBB, lembaga internasional itu kini memiliki lebih dari 97.000 personel militer dari 120 negara yang dikenal sebagai pasukan perdamaian di bawah bendera PBB.
Pasukan itu bekerja berdampingan bersama kepolisian PBB untuk melindungi hak hidup warga sipil yang merasa terancam akibat konflik. Mereka biasanya mengenakan baret atau helm biru sebagai tanda dari pembawa perdamaian ke seluruh negara.
PBB telah menerjunkan pasukan perdamaiannya sejak 1948 atas izin dari berbagai pihak terkait.
Tugas Pasukan Perdamaian PBB
Pasukan perdamaian PBB memiliki sejumlah tugas untuk berbagai keperluan, seperti.
1. Melindungi warga sipil dan personel PBB
2. Memantau perbatasan yang disengketakan
3. Memantau dan mengamati proses perdamaian di wilayah pasca konflik
4. Memberikan keamanan saat Pemilu
5. Memberikan keamanan di seluruh zona konflik
6. Membantu pelatihan personel militer dalam negeri
7. Membantu mantan gerilyawan dalam melaksanakan perjanjian damai
Pasukan ini juga kerap diterjunkan ke berbagai daerah yang amat rawan dalam konflik. Oleh sebab itu, diperlukan fisik yang tangguh dan pemahaman tentang wilayah internasional agar bisa menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB.
Keterlibatan pasukan perdamaian perempuan
Pasukan perdamaian PBB kelompok perempuan baru-baru ini juga menjadi sorotan usai semakin banyak terlibat dalam berbagai operasi militer.
Hal ini juga tercantum dalam Resolusi Dewan Keamanan nomor 1325 yang mendesak partisipasi perempuan setara di semua sektor operasi pemeliharaan perdamaian.
Resolusi itu juga didukung dalam kebijakan kesetaraan gender oleh Departemen Operasi Perdamaian dan Dukungan Operasional. Selain itu, PBB ingin mendorong perspektif kesetaraan gender dalam militer sejak 2010.